Anggota Komisi XI DPR RI Fathan. Foto: Runi/jk

Memyusul defisit transaksi berjalan yang kini mencapai 1,06 persen, pemerintah diimbau memberi insentif konkret bagi para pengusaha ekspor untuk penguatan ekonomi nasional. Anggota Komisi XI DPR RI Fathan mengatakan, insentif itu bisa berupa insentif pajak dan tarif yang disempurnakan.

Defisit tersebut memberi sinyal kepada pemerintah agar waspada menghadapi gejolak ekonomi global yang bisa melemahkan rupiah. “Saya mendengar The Fed akan meningkatkan suku bunga lagi. Ini memberi sinyal kepada pemerintah untuk menyusun langkah-langkah penguatan ekonomi nasional,” kata Fathan usai RDP dengan Kepala BPKP dan LKPP di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Menurut politisi PKB itu, ada dua hal yang perlu dilakukan pemerintah, yaitu kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. Meningkatkan ekspor, mengerem laju impor, dan menahan devisa ekspor supaya tidak keluar, itu bagian dari jangka panjang. Di sinilah pentingnya memberi insentif yang konkret bagi para pengusaha, terutama yang berorientasi ekspor.

Ketahanan ekonomi nasional akan terlihat ketika gejolak ekonomi global merambah ke dalam negeri. Misalnya, ketika The Fed menaikkan suku bunganya, maka dolar Amerika Serikat (AS) langsung melambung melebihi ekspektasi. Padahal, kenaikan suku bunga The Fed bagian dari gejolak ringan. Dengan ketahanan ekonomi yang ada sekarang, pemerintah tak bisa tinggal diam.

“Pada akhir tahun ini kebutuhan dolar semakin tinggi, karena ada pembayaran utang dan belanja APBN yang membutuhkan likuiditas besar,” tutup politisi dari dapil Jateng II itu. (mh/sf)